Apa yang kami kerjakan
- Mengidentifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi — berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU PPh, baik karena kepemilikan modal langsung/tidak langsung paling rendah 25%, penguasaan manajemen atau teknologi, maupun hubungan keluarga sedarah atau semenda satu derajat.
- Menguji kepatuhan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU / Arm’s Length Principle) — memastikan harga atau imbalan transaksi afiliasi wajar sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan PMK 172/2023.
- Mengisi lampiran transaksi afiliasi pada SPT Tahunan PPh Badan — pelaporan daftar transaksi afiliasi (Lampiran 10-A di Coretax, atau Lampiran Khusus 3A/3B pada formulir 1771 e-Form terdahulu) dan pernyataan pemenuhan PKKU / TP Doc (Lampiran 10-B), yang wajib diisi oleh setiap wajib pajak yang memiliki transaksi hubungan istimewa terlepas dari ada atau tidaknya kewajiban menyusun TP Doc.
- Menyusun Dokumen Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing Documentation / TP Doc) — Dokumen Induk (Master File), Dokumen Lokal (Local File), serta Laporan per Negara (Country-by-Country Report / CbCR) bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria ambang batas PMK 172/2023 (menggantikan PMK 213/2016).
- Membantu menyiapkan tanggapan atas SP2DK serta dokumen pendukung bila DJP memeriksa transaksi afiliasi Anda. Bila diperlukan kuasa hukum pajak, kami bekerja sama dengan konsultan pajak berizin.
Kapan Anda wajib menyusun TP Doc?
Sesuai PMK 172/2023 Pasal 16 ayat (3), wajib pajak yang bertransaksi dengan pihak afiliasi wajib menyelenggarakan Dokumen Induk (Master File) dan Dokumen Lokal (Local File) apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
- Peredaran bruto tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp50 miliar; atau
- Nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak:
- Lebih dari Rp20 miliar untuk transaksi barang berwujud; atau
- Lebih dari Rp5 miliar untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya; atau
- Pihak afiliasi bertransaksi berada di negara/yurisdiksi dengan tarif PPh lebih rendah dari tarif PPh di Indonesia (tarif PPh badan umum Indonesia saat ini 22%).
Untuk CbCR (Country-by-Country Report), kewajiban berlaku bagi entitas induk dari grup usaha dengan peredaran bruto konsolidasi minimal Rp11 triliun, atau entitas anak di Indonesia dalam kondisi tertentu jika entitas induknya berada di luar negeri.
Batas waktu penyusunan dan penyerahan
- Waktu ketersediaan: Dokumen Induk dan Dokumen Lokal wajib telah tersedia paling lambat akhir bulan ke-4 setelah akhir tahun pajak (misalnya akhir April untuk tahun buku kalender), dan didukung surat pernyataan saat tersedianya dokumen. CbCR wajib tersedia paling lambat 12 bulan setelah akhir tahun pajak.
- Waktu penyerahan ke DJP: TP Doc tidak dilampirkan langsung saat lapor SPT (hanya ikhtisar dokumen yang dilaporkan di SPT), melainkan wajib diserahkan kepada DJP paling lama 1 (satu) bulan (30 hari) apabila diminta dalam rangka pengawasan kepatuhan atau pemeriksaan.
Catatan penting untuk usaha kecil: Jika omzet dan transaksi afiliasi Anda berada di bawah ambang batas di atas, Anda tidak diwajibkan menyusun buku TP Doc formal (Master File/Local File). Namun, Anda tetap wajib melaporkan rincian transaksi hubungan istimewa di lampiran SPT Tahunan serta memastikan harga dan syarat transaksi tetap wajar (menerapkan PKKU).
Contoh kasus
- Pinjaman pemegang saham (shareholder loan). Kami memeriksa apakah pinjaman dikenakan bunga wajar atau memenuhi syarat pinjaman tanpa bunga sesuai Pasal 12 PP 94/2010 (misalnya dana berasal dari modal sendiri pemegang saham, modal pemegang saham telah disetor penuh, dan perseroan sedang mengalami kesulitan keuangan). Kami juga memastikan pembebanan bunga mematuhi aturan pembatasan rasio utang terhadap modal (DER 4:1) sesuai PMK 169/2015.
- Pembelian barang dagang atau bahan baku dari grup perusahaan di luar negeri. Kami menguji kesebandingan harga transaksi impor dengan harga pasar pihak independen (arm’s length) dan menyusun dokumen pendukungnya.
- Pembayaran royalti, biaya lisensi, atau biaya jasa manajemen antarperusahaan. Kami memverifikasi substansi ekonomi, bukti manfaat (benefit test), pengujian kewajaran tarif, dan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 (termasuk penerapan P3B / tax treaty).
Yang kami butuhkan dari Anda
- Bagan struktur kepemilikan grup usaha dan daftar pihak yang mempunyai hubungan istimewa
- Perjanjian tertulis, kontrak kerja sama, dan faktur atas transaksi afiliasi
- Laporan keuangan tahun berjalan dan tahun sebelumnya beserta rincian transaksi afiliasi
- Dokumen pendukung perhitungan bunga, royalti, atau dasar pembagian biaya manajemen (cost sharing)
Tidak semua usaha memerlukan penyusunan dokumen transfer pricing formal. Kami akan meneliti fakta bisnis Anda secara jujur dan memberi tahu bila usaha Anda cukup melaporkan transaksi afiliasi di SPT tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk TP Doc formal.