Apa yang kami kerjakan
- PPh 21 — pemotongan atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lain kepada orang pribadi; untuk pegawai tetap, sejak 2024 pemotongan Januari–November memakai tarif efektif rata-rata (TER), lalu dihitung ulang dengan tarif progresif pada Desember
- PPh 22 — pemungutan atas impor (umumnya 2,5% dengan API; 7,5% tanpa API), pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN/BUMD (1,5%), serta penjualan barang tertentu oleh produsen dan pemungut lain
- PPh 23 — pemotongan 2% atas jasa dari penyedia badan (termasuk jasa konsultan) dan sewa harta selain tanah/bangunan, serta 15% atas dividen, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan (untuk penerima badan)
- PPh 25 — angsuran pajak bulanan, umumnya berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya
- PPh 26 — pemotongan 20% atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri (dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, dan lain-lain), atau tarif P3B yang lebih rendah bila Formulir DGT/SKD WPLN memenuhi syarat
- PPh Final — antara lain tarif UMKM 0,5% bagi WP OP, perseroan perorangan, dan koperasi yang memenuhi syarat (PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026), sewa tanah/bangunan 10% (PP 34/2017), jasa konstruksi, pengalihan tanah/bangunan, dan hadiah undian
- Bupot, setor, dan lapor — menerbitkan bukti pemotongan elektronik (Bupot) melalui Coretax, menyetor, dan melaporkan SPT Masa (Unifikasi atau PPh 21/26) setiap bulan
Contoh kasus
- Usaha dengan beberapa karyawan. Kami hitung PPh 21 bulanan dengan TER, hitung ulang setahun di Desember, terbitkan Bupot melalui Coretax, lalu setor dan laporkan.
- Membayar jasa konsultan atau menyewa tempat. Jasa konsultan dari badan dipotong PPh 23 sebesar 2% (dari perorangan masuk PPh 21); sewa tanah/bangunan dikenai PPh Final 10% (PP 34/2017), bukan PPh 23. Kami tentukan tarif dan jatuh temponya.
- Membayar penyedia di luar negeri. Kami bantu menghitung PPh 26: 20% dari bruto, atau tarif P3B yang lebih rendah bila penyedia menyerahkan Formulir DGT/SKD WPLN dan memenuhi syarat.
- UMKM yang memakai tarif final 0,5%. Kami bantu memastikan syarat PP 55/2022 (sebagaimana diubah PP 20/2026) terpenuhi dan setoran bulanannya tepat waktu.
Tenggat dan sanksi
- Setor: paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. PPh 22 atas impor dibayar pada saat impor.
- Lapor: SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk PPh 25 dan PPh Final UMKM, pembayaran yang tervalidasi dianggap sebagai pelaporan.
- Terlambat lapor: denda Rp100.000 per SPT Masa PPh (Pasal 7 UU KUP).
- Terlambat setor: bunga bulanan atas pajak yang kurang dibayar, sesuai tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan dan paling lama 24 bulan (Pasal 9 UU KUP).
Yang kami butuhkan dari Anda
- Daftar karyawan dan gajinya, bila ada
- Daftar pembayaran kepada pihak ketiga setiap bulan
- Bukti setor dan bukti potong yang sudah ada
Kami juga membantu membenahi laporan yang terlambat dan menghitung sanksinya.